Jakarta (Sinhat)--Sejak dilakukannya komitmen bersama reformasi umrah pada bulan Januari kemarin, tidak sedikit penyelenggara umrah yang berurusan dengan pihak yang berwajib dan tidak sedikit pula yang telah diberikan sanksi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tetang penyelenggaraan umrah dari media informasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) serta media lainnya ditenggarai sebagai pemicu bertambahnya edukasi masyarakat tentang umrah dan motivasi keberanian untuk melaporkan penyelenggara yang diduga dan berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Penegakan Hukum
Peningkatan jumlah penyelenggara yang diberikan sanksi semakin meningkat disusul keberanian dan motivasi masyarakat tersebut untuk bekerjasama dalam penegakan hukum. Sejak Desember 2014, terdapat 4 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah dikenakan sanksi adminstratif, 3 PPIU yang dicabut izin operasionalnya, serta 6 PPIU yang sedang dalam pemeriksaan untuk dikenakan sanksi.

2. Data Statistik Keberangkatan Jemaah Umrah
Berdasarkan laporan keberangkatan jemaah umrah melalui Laporan Rencana Perjalanan Umrah (LRPU) Online Ditjen PHU), jumlah jemaah umrah yang berangkat tercatat sampai dengan 28 Juni sebanyak 353.691 orang. Rata-rata setiap hari sebanyak 1.684 orang berangkat ke Arab Saudi atau 51.013 orang perbulan.

Angkat ini menurun rata-rata perharinya mencapai 131 orang dan setiap bulannya mencapai 4.043 orang dari data per 31 Mei lalu yang tercatat 330.336 orang. Artinya terjadi penurunan jemaah umrah yang berangkat ke Arab Saudi rata-rata mencapai 7.77 persen perhari atau 7.93 persen perbulan. Berikut angka jemaah umrah yang berangkat sejak Desember 2014 sd 15 Juni 2015. Desember (65.084), Januari (73.402), Februari (49.161), Maret (49.441), April (52.737), Mei (40.511), dan sd 28 Juni (23.355).

3. Pilar Program Gerakan Reformasi Umrah
Sejak awal Januari 2015 itu juga, prasasti baru dalam managemen umrah dimulai. Prasasti berasas cetak biru (blueprint) program reformasi umrah disusun bersama untuk penyelenggaraan umrah merakyat dan melayani dengan menghadirkan negara di dalamnya. Hadir untuk melayani, membina dan memberikan perlindungan kepada jemaah ibadah umrah. Berikut kilas balik pelaksanan program reformasi umrah sejak Januari hingga menjelang akhir Juni:

Januari, pembuatan cetak biru penyelenggaraan umrah selama 5 tahun kedepan dengan membangun pilar-pilar program makro reformasi umrah menuju penyelenggaraan umrah merakyat dan melayani. Pelaksanaan akreditasi berbasis kinerja dengan meninggalkan sistem lama yang konvensional. Sebelumnya saat Desember 2014 pelaksaaan transparansi perizinan dan Sistem Laporan Rencana Perjalanan Umrah (LRPU) online sebagai validasi database dan riiltime nama penyelenggara umrah berizin resmi dari Kementerian Agama.

Februari, Kemenag melakukan analisa dan menduga akar permasalah yang terjadi adalah pada aspek proses perolehan visa umrah. Hingga penting dilakukan penandatanagan pakta integritas kepada seluruh Provider Perwakilan Visa Umrah di Indonesia.

Maret, melakukan tahapan dan pematangan program reformasi melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur professional pada hukum, perencanaan, program, sistem dan publikasi.

April, penyusunan pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor: D/152 Tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang pengawasan dan penegakan hukum bagi penyelenggara umrah dan haji khusus. Akan diluncurkan bersamaan dengan Gerakan 5 Pasti Umrah.

Mei, dalam hal penyelenggara yang tidak berizin sesuai mandat UU Nomor 13/2008 berikut turunannya melalui PP Nomor 79/2012 dan PMA 18/2015, Kemenag membentuk tim khusus untuk melakukan pembenahan dan pemberian sanksi kepada penyelenggara umrah berizin yang nakal sebagai efek jera. Banyak sudah yang dberikan sanksi dan tidak sedikit yang masih proses hukum bauk di Bareskrim Polri maupun di pengadilan.

Juni, peluncuran Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah: (1) Pastikan Travel Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya, pelepasan mobil berstiker 5 pasti dan Video Grafik Motion (VGR) beredukasi umrah dan pendandatanganan pedoman kerja dengan Polri tentang penegakan hukum dan sekaligus merancang perpanjangan MoU untuk 5 tahun kedepan.

Program lanjutan yang akan dilakukan adalah tersedianya pos layanan umrah di Airport, database terintegrasi, SMS dan call centre pengaduan umrah, umrah expo international, roadshow edukasi umrah, Sistem Komputerisasi Umrah (Siskum), gerakan sadar umrah dan menuju direktorat baru umrah.
Demikian siaran pers ini disampaikan untuk dapat dikutip dan dimuat pada media cetak, radio, televisi dan online masing-masing. (Tim informasi Haji dan Umrah/ar)

Sumber :
http://haji.kemenag.go.id/v2/content/reformasi-umrah-merakyat-melayani-gerakan-nasional-5-pasti-umrah-dan-penegakan-hukum